PERINGATAN MANTAN WAKIL KEPALA BIN TENTANG PENEMPATAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TUNGGAL

PERINGATAN MANTAN WAKIL KEPALA BIN TENTANG PENEMPATAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TUNGGAL

Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

    Mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, memberikan pandangan penting tentang penafsiran Pancasila dan penerapannya di masa Orde Baru. Dalam bukunya, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa,  (Jakarta: LP3ES, 2009),  As'ad menulis: "Kecenderungan untuk menempatkan Pancasila sebagai "ideologi negara" kembali terulang pada masa Orde Baru. Cikal bakalnya sudah tertanam sejak Demokrasi Terpimpin." 
Menurut As'ad, di masa Orde Baru, dasar negara kembali diperlakukan sebagai sebuah ideologi tunggal.  Pancasila versi Orde Baru diradikalisasi secara lebih mendalam, dan ditempatkan  sebagai ideologi, jatidiri, dan welstanchauung bangsa, jaminan kesejahteraan, dan lain-lain. Pendek kata, Pancasila selama Orde Baru telah ditransformasi menjadi suatu kontradiksi gagasan yang utuh dan berfungsi sebagai ideologi negara yang resmi dan mutlak serta memiliki kebenaran tunggal alias monointerpretasi."  
    Tahun 1986, Sekretariat Negara RI menerbitkan buku Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, yang isinya antara lain berupa penegasan Presiden Soeharto tentang posisi Pancasila sebagai "sumber dari segala gagasan kita mengenai wujud masyarakat yang kita anggap baik, yang menjamin kesentosaan kita semua, yang mampu memberi kesejahteraan lahir batin bagi kita semua."  
    Terhadap penjelasan semacam itu, As'ad memberikan kritiknya, dengan menyatakan, bahwa itu sama dengan menerima kebenaran Pancasila hampir tanpa perlu pembuktian. Untuk menerima kebenaran Pancasila, maka dilakukanlah proses penghayatan yang kemudian diaplikasikan dalam berbagai bentuk penataran. Metode tunggal untuk melakukannya kemudian ditetapkan dalam Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). 
     Pada akhirnya, P4 memang ditempatkan sebagai "tafsir" tunggal Pancasila dengan metode penghayatan dan pengamalan. Jadi, menurut As'ad, di masa Orde Baru, Pancasila telah ditempatkan sebagai sebuah ideologi yang komprehensif; Pancasila adalah jiwa dan kepribadian, Pancasila adalah pandangan hidup, Pancasila adalah tujuan, Pancasila adalah perjanjian luhur, Pancasila adalah dasar negara, dan seterusnya. 
Terhadap penempatan Pancasila seperti ini, As'ad Said Ali memberikan komentarnya: 
     "Maka, ketika sudah ditempatkan sangat sentral, Pancasila kemudian mempunyai kebenaran tunggal serta menampik gagasan lain yang dianggap kurang bersesuaian. Itu terlihat dari retorika negara yang menganggap Pancasila sebagai ideologi tidak bersesuaian dengan ideologi komunisme maupun kapitalisme. Demikianlah. Kita kemudian menyaksikan sebuah masa dimana negara menjadi pihak yang bertanggung jawab mengajarkan bagaimana seharusnya berperilaku yang "benar" menurut Pancasila. Kesadaran ini ditanamkan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat  SD sampai perguruan tinggi melalui "Pendidikan Moral Pancasila (PMP)" dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Selain itu, masih ada "Penataran P4" yang diwajibkan bagi seluruh elemen masyarakat. Semua instrumen itu dimaksudkan untuk mengajarkan bagaimana seharusnya menghayati dan mengamalkan Pancasila, bagaimana berperilaku menurut Pancasila, dan seterusnya. Tidak lupa pula diberi contoh perilaku yang dianggap menyimpang dari Pancasila, yang disefinisikan sebagai bahaya "ekstrim kiri" dan "ekstrim kanan". Negara menjadi pihak yang paling benar dalam menafsirkan dan mengajarkan Pancasila. Negara pula yang mengontrol potensi penyelewengan dari tafsir resmi."  

Dan pada akhirnya, di tangan Orde Baru, Pancasila mengalami nasib yang tragis. Berikut ini komentar panjang As'ad Said Ali tentang nasib Pancasila tersebut: "Sejarah selanjutnya dapat kita simak. Pancasila yang telah direbut negara justru kedodoran ketika menjelaskan perilaku pemerintahan. Masyarakat tidak mampu mengontrol, karena kebenaran dan kontrol ideologi hanya milik negara. Padahal, Pancasila belum mampu berkembang menjadi "ideologi ilmiah" atau apa pun yang dapat dipertandingkan dengan ideologi-ideologi besar. Keinginan Pancasila untuk membumi malah kontraproduktif menjadi indoktrinasi. Pancasila kemudian tersudut, dikeramatkan, dimonopoli, dan dilindungi dengan tindak kekerasan. Pancasila yang keropos itu akhirnya mengalami nasib naas; jatuh tersungkur bersama rezim Orde Baru. Masyarakat menjadi trauma dengan Pancasila. Dasar negara ini seolah dilupakan karena hampir identik dengan rezim Orde Baru. Tragedi demikian seperti mengulang pengalaman tiga dekade sebelumnya. Sejarah berulang." 
                                                         *****
Demikianlah peringatan penting dari Mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali. Akhirnya, jatuhnya Orde Baru dan tampilnya Orde Reformasi masih belum memuaskan kehidupan banyak masyarakat Indonesia.  Kini, dimulai kembali berbagai perbincangan tentang Pancasila. Pada 1 Februari 2006, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyelenggarakan seminar bertajuk "Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Berbagai Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara."  

Ketika itu, Rektor UGM Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA menyatakan, bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah sangat cocok karena merupakan intisari corak hidup bangsa Indonesia. Sayangnya, kata Sofian Efendi, dalam pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila telah diselewengkan dan diperingan hanya sebatas pemahaman tekstual. Dalam pidato sewaktu memperingati Hari Kelahiran Pencasila pada 1 Juni 1977, Bung Hatta menyampaikan kegalauannya terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan landasan dasar negara kesatuan tersebut. Ternyata, kata Hatta seperti dikutip rektor UGM, Pancasila hanya dilaksanakan di bibir saja. (Lihat, Abbas Hamami Mintaredja dkk. (ed), Memaknai Kembali Pancasila, (Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2007).

Prof. Kaelan, seorang pemakalah dalam seminar di UGM tersebut, mengungkapkan kekhawatirannya akan masa depan Pancasila: "Jikalau kita mau jujur dewasa ini Pancasila hanya tinggal rumusan verbal sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Perguruan tinggi pun nampaknya sudah akan menghilangkan Pancasila dari kajian ilmiah. Kalangan elit politik merasa tidak populer jikalau berbicara tentang Pancasila, apalagi bersuara dan berniat untuk melaksanakannya. Jikalau hal ini dibiarkan berlalu maka bukannya mustahil dalam waktu singkat negara Indonesia yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dengan darah dan nyawanya akan hancur  oleh anak-anak bangsa sendiri yang berpola pikir terjajah oleh bangsa lain." 

Lanjut baca,

https://member.adianhusaini.id/member/blog/detail/peringatan-mantan-wakil-kepala-bin-tentang-penempatan-pancasila-sebagai-ideologi-tunggal

 

Dipost Oleh Super Administrator

Admin adianhusaini.id

Post Terkait

Tinggalkan Komentar