Oleh: Dr. Adian Husaini (Ketua Umum DDII)
Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini telah memicu pembahasan yang luas dan mendapatkan sorotan karena ketegasan sikap Indonesia terhadap isu Palestina-Israel. Sebagai seorang wartawan, aktivis, dan pengamat Timur Tengah yang telah lama berkecimpung dalam isu ini, saya melihat pidato beliau sebagai sebuah pernyataan yang dahsyat, strategis, dan penting dalam konteks politik global saat ini.
Sikap yang paling disorot dari pidato Presiden Prabowo adalah pernyataan tegasnya: "Wahai Israel, Anda mengakui kemerdekaan Palestina, mengakui kedaulatan Palestina, maka kami akan mengakui Anda."
Pernyataan ini adalah penegasan kembali posisi historis Indonesia. Indonesia telah lama menjadi pelopor anti-Zionisme, bahkan sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955, di mana Zionisme disebut sebagai "imperialisme yang paling jahat, paling gelap" (the blackest imperialism). Sejarah mencatat, Presiden Soekarno pernah menarik tim sepak bola Indonesia yang akan bertanding melawan Israel sebagai bentuk ketidakmengakuan negara tersebut. Upaya lobi Israel untuk membuka hubungan diplomatik, termasuk kunjungan Perdana Menteri Israel Simon Peres kepada Presiden Soeharto pada tahun 1994, selalu ditolak oleh Indonesia.
Pidato Pak Prabowo dinilai luar biasa dan genuin. Kekuatannya terletak pada orisinalitas gagasan yang keluar dari pemikiran beliau sendiri, didukung oleh kebiasaan beliau yang suka membaca, berpikir, dan berdiskusi. Lebih dari itu, beliau juga dikenal sebagai pribadi yang memiliki rekam jejak nyata dalam membela Palestina, termasuk memfasilitasi mahasiswa Palestina untuk kuliah kedokteran di Universitas Pertahanan Indonesia, sebuah bantuan yang disebut "real" dan "bukan ecek-ecek".
Untuk memahami substansi pidato ini, saya mengusulkan penggunaan pendekatan hermeneutika, yang melihat teks dari tiga dimensi utama:
- Teks (Makna Literal Pidato)
Teks pidato Prabowo tidak hanya berfokus pada Palestina, tetapi juga menyentuh isu keadilan, perubahan iklim, dan peran PBB. Namun, mengenai Palestina, ada dua prioritas utama yang disuarakan:
- Hentikan genosida dan pembantaian di Gaza, termasuk membiarkan orang kelaparan, yang dianggap sebagai hal paling urgent untuk menyelamatkan nyawa manusia.
- Segerakan kemerdekaan negara Palestina.
- Konteks (Situasi Internasional Saat Pidato Diucapkan)
Pidato ini diucapkan dalam konteks di mana dunia sedang marah kepada Israel dan mendukung Palestina.
- Dukungan Global yang Meningkat: Negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Australia—bahkan Inggris yang menjadi penyebab awal masalah—kini mulai mengakui negara Palestina, dengan bendera Palestina berkibar di London. Mayoritas negara (lebih dari 150) telah mendukung kedaulatan Palestina. Bahkan, empat dari lima negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB kini disebut telah mendukung negara Palestina, menyisakan hanya Amerika Serikat yang terisolasi.
- Perubahan Opini Publik: Berkat media sosial dan media online, Israel kini sulit membendung penyebaran informasi yang merugikan mereka. Klaim seperti pembelaan diri atau isu terorisme (Hamas) sudah "tidak laku," karena dunia menyaksikan langsung genosida, penghancuran rumah sakit, kampus, dan masjid, serta banyaknya korban wanita dan anak-anak.
- Diplomasi Strategis Prabowo: Presiden Prabowo berpidato dengan menyadari konteks ini. Beliau memiliki hubungan akrab dengan Presiden Prancis, mahir berbahasa Prancis, dan sangat dipercaya oleh pemerintah negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi unik untuk melakukan lobi diplomatik, yang menunjukkan bahwa sikapnya adalah strategi untuk menekan Israel.
- Pribadi (Siapa yang Mengucapkan Teks)
Teks diucapkan oleh Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai seorang pembela Palestina yang serius. Beliau adalah seorang Jenderal dan ahli strategi yang mengambil sikap tegas berdasarkan perhitungan dan ilmu perang yang beliau tekuni. Sikap yang beliau ambil—menawarkan pengakuan kepada Israel sebagai syarat pengakuan Israel terhadap Palestina—adalah syarat yang sangat berat dalam realitas politik Israel saat ini, di mana kelompok kanan dan fundamentalis agama mendominasi.
Solusi yang ditawarkan Prabowo secara implisit merujuk pada solusi dua negara (two-state solution). Meskipun secara pribadi saya berkeinginan agar hanya ada satu negara Palestina di mana orang Yahudi dipersilakan menjadi rakyatnya, realitas politik menuntut langkah-langkah strategis.
Perundingan Israel-Palestina selama ini selalu terganjal tiga masalah rumit:
- Status Kota Yerusalem: Kelompok sekuler hingga fundamentalis Yahudi sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibukota abadi Israel. Palestina juga menuntut Yerusalem sebagai ibukota negaranya yang merdeka.
- Status Pemukim Ilegal Yahudi: Para pemukim ini sangat militan karena mengklaim tanah Palestina berdasarkan "hak teologis" (theological right). Mengeluarkan pemukim ilegal dari Tepi Barat dan Jalur Gaza akan menjadi masalah besar bagi Israel.
- Hak Kembali Pengungsi Palestina: Hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina yang diusir dari tanahnya, baik ke negara Palestina merdeka maupun ke wilayah Israel, juga menjadi isu yang sangat rumit.
Tantangan terbesar datang dari internal Israel sendiri. Pengakuan negara Palestina adalah taruhan nyawa bagi politisi Israel, seperti yang dialami oleh Yitzhak Rabin yang dibunuh oleh ekstremis Yahudi. Kelompok-kelompok agama garis keras fundamentalis Yahudi, yang jumlahnya semakin meningkat, tidak rela sejengkal pun tanah yang mereka klaim sebagai "tanah yang dijanjikan Tuhan" diserahkan kepada selain bangsa Israel. Bahkan Perdana Menteri Netanyahu, meskipun partainya (Likud) secara teknis sekuler, didukung oleh kelompok agama fundamentalis dan ekstrem.
Dalam konteks saat ini, prioritas bagi Indonesia dan ormas-ormas Islam adalah: hentikan genosida dan segera wujudkan negara Palestina merdeka.
Sikap strategis Presiden Prabowo merupakan langkah diplomasi untuk menekan Israel agar mau tidak mau menerima keberadaan negara Palestina. Sama seperti Indonesia di masa lalu yang harus berunding dengan Belanda demi mendapatkan pengakuan kemerdekaan, Palestina saat ini harus diakui kedaulatannya terlebih dahulu.
Saya optimistis bahwa Presiden Prabowo akan memainkan peran penting dalam proses pembentukan negara Palestina merdeka. Kemerdekaan Palestina harus dikawal, dan kelak Palestina memiliki potensi menjadi negara yang adil, makmur, dan berdaulat, mengingat kekayaan alam dan potensi industri wisatanya yang luar biasa.
Link video: https://youtu.be/sCVrbl71A_c
