Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)
Dua hari ini (28-29 April 2021), ada dua peristiwa penting terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Satu, pelantikan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud Ristek. Dua, promosi Raden Ridwan Hasan Saputra, sebagai Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Pada artikel tanggal 17 April lalu, saya menulis: "Apakah Menteri Nadiem Makarim perlu diganti? Menurut pendapat saya – yang belum tentu tepat – Nadiem Makarim tidak harus diganti, jika ia mampu dan berani melakukan perubahan dan perbaikan mendasar dalam dunia pendidikan kita. Jika menteri muda hebat bernama Nadiem Makarim hanya melakukan hal-hal yang "biasa-biasa saja" dalam dunia pendidikan, maka untuk apa ia menjadi Mendikbud?"
Jadi, sebagai praktisi pendidikan, saya hanya berharap, bahwa Menteri Nadiem Makarim berani melakukan perubahan mendasar dan terobosan-terobosan besar dalam dunia pendidikan kita. Sebagai Menteri yang berasal dari jalur professional, kita bisa berharap Nadiem tidak terbebani dengan beban birokrasi pendidikan dan juga tidak tersandera oleh kontrak-kontrak politik dengan berbagai kekuatan politik tertentu.
Program "Merdeka Belajar" dan "Kampus Merdeka" yang telah ditetapkan perlu diteruskan dengan lebih aplikatif. Konsep standar mutu pendidikan perlu ditinjau ulang. Jangan terlalu terjebak dengan aspek formalisme pendidikan yang menjenuhkan dan mematikan kreativitas para guru dan siswa; begitu juga dosen dan mahasiswa.
Kita menunggu gebrakan selanjutnya dari Menteri Nadiem Makarim, setelah pidatonya di UI Depok, 4 Desember 2019: "Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi; kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya; kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu; kita masuk era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar."
Hingga kini, masih ada peraturan yang mengekang sekolah-sekolah dan kampus-kampus di Indonesia untuk melakukan inovasi pembelajaran dan pendidikannya. Sepatutnya, di era disrupsi saat ini, sekolah-sekolah sudah dimungkinkan untuk melakukan pembalajaran berbasis online (daring). Proses itu sudah menjadi asatu kebutuhan, dan tidak bisa dihindari lagi.
Silakan saja sekolah berkreasi dalam menyelenggarakan proses pendidikannya. Pemerintah tidak perlu terlalu jauh mengurus aspek-aspek teknis pendidikan dan pembelajaran. Di era disrupsi, mungkin dalam sepekan, para siswa cukup satu atau dua hari saja ke sekolah. Sebab, seluruh proses pembelajaran sudah bisa dilakukan secara daring. Dua hari di sekolah itu, lebih dimaksudkan untuk pembinaan akhlak dan ibadah para siswa. Dengan itu, proses pembelajaran bisa berlangsung lebih mudah dan murah.
Karena itu, kita tunggu gebrakan-gebrakan kreatif Nadiem Makarim dalam dunia Pendidikan, riset dan teknologi. Nadiem sudah terbukti mampu melakukan terobosan dalam bidang bisnis. Kita memerlukan solusi untuk pendidikan kita yang tidak biasa-biasa saja. Perlu pemikiran kreatif yang out of the box.
Presiden dan Menteri Pendidikan datang silih berganti. Tapi, seperti tiada perubahan yang berarti. Bahkan, hal-hal yang sangat mendasar dalam pendidikan kita, seperti pembentukan sikap jujur, amanah, kerja keras, kasih sayang pada sesama, terasa semakin jauh dari harapan. Dunia media massa dijejali dengan berita-berita tentang pertikaian dan kebencian antar warga masyarakat.
Padahal, kementerian ini namanya: Kementerian Pendidikan; bukan Kementerian Pengajaran. Jika kementerian ini hanya mengurusi soal pembelajaran di sekolah, maka sebaiknya namanya diganti menjadi "Kementerian Urusan Persekolahan". Sebab, kata "Pendidikan" (opvoeding) menekankan pada proses penanaman nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia. Dalam Bahasa Islam, itu dikenal sebagai penanaman nilai-nilai adab atau akhlak mulia.
Jadi, kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Menteri Nadiem Makarim setelah diangkat lagi sebagai Mendikbud-Ristek RI. Semoga ada banyak perbaikan mendasar.
*****
Lanjut baca,
https://member.adianhusaini.id/member/blog/detail/menteri-nadiem-dan-raden-ridwan
